BANDUNG,(RI) – Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) untuk sekolah negeri di Provinsi Jawa Barat telah dialokasikan kembali oleh Pemerintah Jawa Barat untuk menjamin tersedianya dan guna terselenggaranya pendidikan yang membebaskan peserta didik dari kewajiban membayar iuran bulanan secara bertahap dan priodik
Sebagai Tim pengelola BOPD ini telah ditetapkan yakni Cabang Dinas Pendidikan.Yang menjadi sasaran BOPD ini adalah semua SMA, SMK dan SLB Negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang telah terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Sebagai petunjuk teknis pemberian biaya operasional pendidikan daerah pada sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa negeri di daerah Provinsi Jawa barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 165 tahun 2021.
Untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan dan penatausahaan dalam mekanisme penyaluran BOPD perlu dilakukan penyesuaian terhadap petunjuk teknis pemberian biaya operasional pendidikan ini selanjutnya dilakukan perubahan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 158 Tahun 2022. Mulai diberlakukannya Peraturan Gubernur Jawa Barat No 158 tahun 2022 ini pada tanggal 29 Desember 2022
Tim Pengelola BOPD dan masyarakat luas harus menempatkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No 158 tahun 2022 ini Petunjuk Teknis yang harus dihargai. Tidak seorangpun boleh berbuat sewenang-wenang terhadap Pergub ini.
Ketiga paket pengadaan tersebut menggunakan model pemilihan penyedia dengan E-Purchasing. Hal ini telah menyalahi aturan dan menyimpang dari Juknis. Juknis Pergub Jabar No 158 tahun 2022 mengatakan Untuk Penyaluran Dana BOPD dilaksanakan melalui transfer ke rekening satuan pendidikan. Juknis tidak mengenal transfer ke atau dari kerekening penyedia. Juknis tersebut masih berlaku dan belum dirubah atau ada peraturan yang lebih tinggi diatasnya.
Kata Juknis, Dalam Pengelolaan BOPD harus memperhatikan 6 (enam) prinsip, yaitu : Fleksibel, Efektif dan Efesien, Transparan, Terpadu, Akuntabel dan berkeadilan. Tidak ada disebutkan disana ‘Berdagang’ . BOPD Jabar bukan ajang Bisnis.
Beberapa hal terkait hal ini, diantaranya, Kenapa KCD VIII tidak mentransfer uangnya langsung ke sekolah masing-masing ? Sebutkan berapa nilai kontrak masing masing BOPD ? Perusahaan mana sebagai penyedia? Siapa saja yang mendapatkan Cashback ? dan beberapa pertanyaan lainnya, namun sampai saat ini belum ada tanggapan dari Kepala KCD Wilayah VIII, Endang Susilastuti.
Menurut humasnya Dani Astria ketika bertemu Jum’at (13/9/24) surat sudah nyampe kepada kepala Kantor. “Surat sudah sampe kepada ibu Kepala dan dia suda serahkan kepada bagian pengadaan untuk dibahas, tapi sampai sekarang belum turun,” ujar Dani.
