Redaksi
Rabu, 10 Juni 2026 | 21:11 WIB
Jakarta,(RI) – Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Harris Torino menegaskan pentingnya keberpihakan negara terhadap sekolah dan yayasan pendidikan swasta dalam upaya memperkuat mutu pendidikan Islam dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Asosiasi Yayasan Pendidikan Islam di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, ia menerima berbagai aspirasi dari pengelola sekolah dan yayasan pendidikan swasta, khususnya terkait persoalan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinilai berdampak pada berkurangnya tenaga pengajar berkualitas di sekolah swasta. Berdasarkan informasi yang diterima, pada periode 2021 hingga 2022, guru-guru swasta diberikan kesempatan mengikuti seleksi PPPK.
Namun, setelah dinyatakan lulus, mereka diwajibkan berpindah mengajar ke sekolah negeri sehingga sekolah asal kehilangan tenaga pendidik terbaiknya. “Ketika tahun 2021 dan 2022 mendapat kesempatan mengikuti ujian PPPK dan lulus, mereka dipaksa pindah mengajar ke sekolah negeri. Akibatnya sekolah swasta malah kehilangan guru-guru terbaiknya. Ini tentu sangat disayangkan,” ujar Harris kepada Parlementaria.
Menurutnya, keluhan yang disampaikan perwakilan yayasan pendidikan dari Kabupaten Bogor tersebut merupakan persoalan nyata yang banyak terjadi di lapangan, baik di sekolah maupun yayasan pendidikan swasta. Sebab itu, BAM DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi tersebut kepada komisi terkait di DPR.
“Tadi sudah saya sampaikan bahwa BAM memang memiliki keterbatasan kewenangan. Karena itu, aspirasi ini akan kami sampaikan kepada teman-teman di Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan untuk diperjuangkan bersama,” kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Pun, ia meyakini bahwa persoalan pendidikan harus menjadi perhatian utama negara. Maka dari itu, dirinya mengingatkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara di dunia yang secara tegas mengalokasikan minimal 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan sebagaimana diamanatkan konstitusi.
“Pendidikan adalah sektor yang harus mendapatkan perhatian serius. Dua puluh persen APBN dialokasikan untuk pendidikan. Ini bukan sekadar angka atau data statistik, tetapi harus digunakan untuk menunjukkan keberpihakan negara kepada rakyat melalui pendidikan,” tegasnya.
Terakhir, Harris menegaskan bahwa besaran anggaran pendidikan tidak boleh dikurangi, berapa pun nilai APBN yang disusun pemerintah. Sebab, tegasnya, pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2027 akan menjadi momentum untuk memastikan alokasi pendidikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk bagi sekolah dan guru swasta.
“Kalau untuk pendidikan harus cukup. Berapa pun APBN-nya, 20 persen harus untuk pendidikan. Nanti setelah postur RAPBN 2027 lebih jelas, kami akan memastikan hal tersebut dibahas lebih mendalam, termasuk secara teknis bersama Komisi Pendidikan,” pungkas Legislator Dapil Jawa Tengah IX ini.***
sumber:dpr.go.id
